— Minggu, 13 September 2026. Undangan aksi unjuk rasa silih berganti beredar di berbagai grup WhatsApp. Saya ikut memperhatikan sejumlah saluran media sosial untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap rencana aksi pada Senin, 14 September. Kali ini suasananya terasa berbeda. Tidak terlalu sibuk dengan perdebatan klasik soal kemacetan, tidak pula banyak terdengar saling sindir antara kelompok masyarakat dan pengemudi ojek online seperti yang pernah terjadi dalam sejumlah aksi mahasiswa.
Fokusnya relatif sama: empat persoalan kebutuhan dasar yang dalam sepekan terakhir semakin dirasakan warga Sulawesi Selatan—pemadaman listrik, air yang tersendat, LPG yang sulit diperoleh, dan antrean BBM yang mengular di sejumlah SPBU.
Keresahan seperti itu sebenarnya sangat manusiawi. Di belahan dunia mana pun, ketika kebutuhan dasar mulai terganggu secara bersamaan, kesabaran masyarakat pasti diuji. Tetapi menyebutnya sebagai “letusan” bukan berarti berharap terjadi kerusuhan. Justru sebaliknya, masyarakat tentu tidak ingin kejadian buruk seperti pembakaran fasilitas pemerintahan yang pernah terjadi di Makassar terulang. Yang diharapkan warga jauh lebih sederhana: kepastian, penjelasan yang masuk akal dan solusi yang bisa dirasakan.
Masalahnya, ketika warga sedang menghadapi empat persoalan sekaligus, komunikasi pemerintah dan BUMN semestinya semakin hati-hati. Jangan sampai masyarakat yang sudah berdiri berjam-jam di antrean BBM justru mendapatkan kesan sedang diberi ceramah tentang panic buying. Warga yang airnya tidak mengalir tidak membutuhkan seminar tentang kesabaran. Dan keluarga yang rumahnya gelap tidak membutuhkan motivasi bahwa listrik adalah bagian dari dinamika kehidupan.
Rakyat tidak suka merundung. Tetapi Mereka juga tidak suka dirundung
Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi penting. Sebab dalam situasi krisis, pernyataan pejabat bukan sekadar kalimat yang lewat di televisi atau media sosial. Ia bisa menjadi bensin yang memadamkan keresahan—atau justru bensin yang menambah panas suasana. Ketika pejabat mengatakan stok BBM aman, sementara warga melihat antrean kendaraan memanjang puluhan meter di depan SPBU, yang muncul bukan otomatis kebencian kepada pemerintah. Yang muncul adalah pertanyaan: kalau stok aman, lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Mungkin ada persoalan lain yang belum sepenuhnya terlihat. Krisis Fiskal karena realisasi Anggaran yang ugal-ugalan misalnya? Semua kemungkinan itu sah untuk diperiksa. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah adalah apa yang terlihat langsung oleh warga: antrean itu nyata.
Masyarakat tidak membeli BBM dari grafik stok di ruang rapat. Mereka membelinya di SPBU. Mereka tidak mengisi tangki kendaraan tanpa batas. Mereka berdiri di antrean berdasarkan apa yang mereka lihat di depan mata.
Karena itu, kalau benar terjadi panic buying, pemerintah dan BUMN seharusnya tidak berhenti pada menyebut masyarakat panik. Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: mengapa masyarakat sampai panik?
Sebab kepanikan biasanya tidak muncul dari ruang hampa. Ia bisa lahir dari ketidakpastian. Ketika listrik padam, informasi beredar. Ketika LPG sulit ditemukan, orang mulai membeli lebih banyak. Ketika antrean BBM terlihat panjang di satu SPBU, warga mulai khawatir jangan-jangan SPBU berikutnya juga kosong. Dalam situasi seperti itu, masyarakat akan bertindak berdasarkan informasi yang mereka miliki.
Dan kalau informasinya tidak jelas, rumor biasanya bekerja lebih cepat daripada konferensi pers.
Pemerintah Seperti Kehilangan Hak Otonom
Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar bahkan mengambil langkah pembelajaran daring bagi siswa pada Senin, 14 September. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi sudah memiliki dampak terhadap aktivitas masyarakat.
Di sinilah muncul pertanyaan yang tidak bermaksud menuduh: kalau kondisi memang aman dan terkendali, mengapa berbagai kebijakan penyesuaian aktivitas masyarakat harus dilakukan?. Ke mana hak otonom pemerintah Daerah yang juga dipilih rakyat? Mengapa mereka seolah sulit menjelaskan kondisi yang terjadi, dan hanya menjadi bagian dari paduan suara yang disetting pemerintah Pusat untuk bunyi saat diminta?
Pertanyaan ini bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Justru sebaliknya, masyarakat sedang mencari siapa yang bisa memberikan kepastian.
Warga tidak membutuhkan pemerintah yang hanya hadir setelah masalah muncul untuk menjelaskan mengapa masalah itu terjadi. Mereka membutuhkan pemerintah yang hadir untuk mengatakan: ini masalahnya, ini penyebabnya, ini langkah yang sedang dilakukan, dan ini kapan target penyelesaiannya.
Sebab dalam situasi seperti sekarang, pemerintah jangan sampai terlihat seperti pembuat konten yang rajin hadir di depan kamera tetapi lupa bahwa penonton sebenarnya sedang menunggu solusi.
Kamera boleh menyala. Tetapi listrik juga harus menyala.
Jangan Jadikan Kesabaran Rakyat Sebagai Sumber Energi Pemerintah
Orang Sulawesi dikenal memiliki solidaritas dan keberanian yang kuat. Tetapi keberanian tidak selalu berarti keributan. Justru salah satu bentuk keberanian adalah berani menyampaikan kegelisahan sebelum kegelisahan berubah menjadi kemarahan.
Masyarakat yang selama ini bersabar sebenarnya sedang memberikan ruang kepada pemerintah untuk bekerja. Tetapi kesabaran jangan dianggap sebagai persediaan yang tidak pernah habis.
Jangan pula menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam setiap kali sistem mengalami gangguan.
Kalau antrean BBM panjang, jangan langsung hanya bertanya mengapa warga membeli banyak. Tanyakan pula apakah distribusi berjalan baik. Kalau listrik padam, jangan hanya meminta warga bersabar. Jelaskan penyebab dan jadwal pemulihan. Kalau LPG sulit ditemukan, jangan hanya meminta masyarakat tidak panik. Pastikan pasokannya benar-benar sampai ke titik yang membutuhkan.
Karena rakyat bukan musuh pemerintah. Rakyat adalah alasan pemerintah itu ada.
Aparat Jangan Dipertemukan dengan Rakyat dalam Posisi Berhadap-hadapan
Kalau aksi masyarakat benar-benar terjadi, satu hal yang perlu dijaga adalah jangan sampai persoalan kebutuhan dasar berubah menjadi pertarungan antara warga dan aparat.
Aparat TNI dan Polri yang berada di lapangan juga bagian dari masyarakat. Mereka punya keluarga. Mereka juga membeli BBM. Mereka juga membutuhkan listrik, air dan LPG. Karena itu, jangan biarkan mereka ditempatkan seolah-olah menjadi tembok yang berhadapan dengan rakyat yang sedang menyampaikan keresahan.
Yang perlu dihadapkan justru masalah dengan solusi.
Bukan rakyat melawan aparat.
Bukan masyarakat melawan pemerintah.
Dan bukan pemerintah melawan kritik.
Sebab kalau rakyat dan aparat sama-sama lelah, yang menang bukan siapa-siapa. Yang tersisa hanya luka dan masalah yang belum selesai.
Rakyat Tidak Butuh Pemerintah yang Sempurna
Masyarakat sebenarnya tidak menuntut pemerintah selalu benar. Pemerintah boleh salah. BUMN boleh mengalami gangguan. Sistem bisa bermasalah. Bahkan kebijakan yang sudah dirancang dengan baik pun bisa menghadapi keadaan yang tidak terduga.
Yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang jujur mengakui masalah, cepat memperbaiki dan berani mengevaluasi kebijakan.
Karena pemerintah bukan Tuhan yang harus selalu benar.
Tetapi pemerintah adalah pihak yang diberi mandat untuk mencari jalan keluar ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Jangan sampai setiap kali rakyat mengeluh, yang datang lebih dulu adalah penjelasan. Sementara solusinya masih dalam perjalanan.
Rakyat tidak anti pemerintah. Rakyat hanya ingin pemerintah bekerja ketika mereka membutuhkan.
Dan mungkin inilah saatnya para pejabat sesekali meninggalkan ruang rapat, turun dari mobil dinas, berdiri di tengah antrean, melihat langsung rumah yang gelap, mencari LPG ketika stok kosong dan menunggu air mengalir.
Bukan untuk pencitraan.
Bukan untuk membuat konten.
Tetapi agar mereka bisa merasakan satu hal yang tidak pernah terlihat dalam laporan statistik:
bagaimana rasanya menjadi rakyat ketika empat kebutuhan dasar datang bersamaan dalam bentuk krisis.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa bagus pemerintah menjelaskan masalah.
Ukuran sederhananya adalah:
ketika rakyat sedang kesulitan, apakah pemerintah menjadi bagian dari masalah—atau menjadi jalan keluarnya?
Sulawesi Selatan tidak membutuhkan perundungan.
Tidak membutuhkan saling menyalahkan.
Tidak membutuhkan perang antara rakyat, aparat, pemerintah dan BUMN.
Sulsel hanya membutuhkan kepastian bahwa listrik akan menyala, air mengalir, LPG tersedia, BBM tidak membuat warga menghabiskan separuh hari di jalan, dan pemerintah benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkannya.
Karena rakyat boleh bersabar.
Tetapi pemerintah jangan pernah menganggap kesabaran rakyat sebagai ambisi Politikus yang tidak akan pernah habis.
Penulis: Syariat Tella
