— Awal September 2026 ini bisa dibilang super panas untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
Bukan hanya cuacanya yang panas akibat dampak El Nino, sehingga suhu rata-rata di Indonesia berada di kisaran 37,0–38,6°C selama 1–9 September. Ada empat krisis lain yang semakin menambah panas situasi.
Pemadaman bergilir di akhir Agustus terjadi di beberapa wilayah Pulau Sulawesi, baik Selatan, Barat, Tengah, maupun Tenggara. Kondisi tersebut sedikit banyak mulai meresahkan warga.
Dampak pemadaman juga membuat pasokan air PDAM tersendat.
Saat masalah pemadaman listrik bergilir yang hampir terjadi setiap tahun ini belum juga menemukan solusi yang benar-benar terasa, derita warga Sulsel kembali ditambah dengan kelangkaan gas elpiji.
Ibarat jatuh tertimpa tangga, masalah listrik, air, dan kelangkaan elpiji belum selesai, masalah lain kembali muncul.
Dan kali ini antrean BBM.
Sejak 8 hingga 11 September, antrean panjang di hampir setiap SPBU sangat mudah ditemukan. Bukan hanya antreannya yang bisa mencapai puluhan meter hingga keluar SPBU dan membuat makan hati, beberapa perkelahian antarwarga yang disebabkan persoalan antrean juga terjadi.
Sebuah pernyataan muncul dari Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Lilik membantah jika terjadi kelangkaan BBM. Stok di wilayah Makassar dan Sulawesi disebutnya masih cukup dan aman. (CNN Indonesia, 9 September 2026).
Pemadaman listrik bergilir disebut Lilik membuat masyarakat khawatir sehingga saat melihat antrean di SPBU, warga juga ikut-ikutan mengisi BBM.
Ia memastikan stok tetap aman dan mengimbau masyarakat agar tidak panik.
Lantas, benarkah antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Kota Makassar hanya didasari panic buying?
Atau ada persoalan distribusi, persepsi masyarakat, atau faktor lain yang belum sepenuhnya terlihat?
Pertanyaan ini penting karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat sederhana: fakta di lapangan.
Peristiwa ini sudah terjadi berhari-hari dan antrean yang terjadi justru semakin parah.
Fakta yang terlihat di depan mata sebenarnya tidak sulit dibuktikan. Siapa saja dapat melintas di SPBU terdekat untuk melihat antrean yang terus memanjang setiap hari hingga membuat arus lalu lintas ikut tersendat.
Sebuah ironi, bukan?
BBM diklaim tidak langka, tetapi beberapa SPBU kehabisan stok sebelum antrean panjang selesai.
PLN apalagi.
Klaim soal surplus listrik tidak selalu otomatis menjamin surplus kepuasan masyarakat.
Listrik boleh surplus di atas kertas, tetapi kalau rumah warga tetap gelap, tentu rakyat akan lebih percaya pada lampu di rumahnya daripada angka dalam laporan.
Jangan tanyakan soal konsistensi pemadaman bergilir yang rutin terjadi hampir tiap tahun tanpa solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepekaan soal kompensasi akibat dampak pemadaman juga terasa belum menjadi perhatian utama, kecuali Anda menunggak pembayaran hingga jalur listrik dicabut tanpa banyak kompromi.
Dalam urusan membayar tagihan, sistem bisa sangat disiplin.
Pertanyaannya, apakah sistem juga bisa sedisiplin itu ketika memberikan pelayanan?
Meski jajaran direksi BUMN terus berganti seiring waktu, persoalan yang bukan pertama kali terjadi ini seolah belum juga menemukan jawaban yang benar-benar memuaskan masyarakat.
Bahkan September 2026 ini akan menjadi pengingat kuat: apakah kondisi ini merupakan yang terparah, atau justru hanya sebuah puncak gunung es?
Masalah yang terlihat mungkin baru permukaannya.
Mungkin masih ada persoalan lain yang belum terlihat ketika mayoritas rakyat masih memilih diam.
Dan justru karena itu, pemerintah seharusnya tidak menunggu sampai masyarakat berhenti diam.
Teori Kuda Mati & Ikan Busuk Berawal dari Kepala
Ini tentang sebuah adagium yang pernah dinyatakan oleh seorang pejabat di Indonesia.
Sengaja saya lupa namanya karena pernyataan dan perbuatannya belum tentu sama.
Tapi analogi ini cukup banyak menggambarkan struktur organisasi negara.
Anggap saja negara Konoha.
Sementara ekor dan badan ikan itu seperti kementerian dan lembaga negara.
Mereka yang harus menjadi garda terdepan melindungi kebusukan, meskipun mereka juga harus menerima cap busuk dari masyarakat.
Demokrasi membuat siapa saja bebas berasumsi, bukan?
Asal jangan menghina, apalagi sampai menjadi ujaran kebencian.
Lantas bagaimana kita bisa menyampaikan saran kepada sebuah kepala ikan yang mulai membusuk?
Apalagi kalau kepala ini tidak sadar bahwa sesuatu yang busuk sudah menjalar dan baunya mulai menyebar ke mana-mana.
Tapi ini bukan tentang Presiden kita tercinta, Prabowo Subianto.
Saya sangat mengapresiasi niat baik beliau memberikan makan kepada seluruh siswa/siswi di Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Begitu pula Kopdes Merah Putih yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.
Tetapi pertanyaannya tetap sama:
Apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar menjawab persoalan bangsa saat ini?
Atau justru biaya kebijakan yang sangat besar membutuhkan ruang fiskal yang juga besar, sehingga pada akhirnya perlu kita lihat bagaimana dampaknya terhadap berbagai persoalan yang sedang dialami masyarakat akhir-akhir ini?
Saya tentunya tidak tertarik untuk menganalisis dan memperdebatkan hal tersebut sendirian.
Cukuplah para pihak yang netral serta masyarakat yang mau mencari tahu sendiri.
Ini penting.
Setidaknya agar minat literasi kita meningkat dan kelak kita tidak ikut berkontribusi melahirkan pemerintahan yang gagal.
Sebab memilih pemimpin bukan seperti memilih menu makan siang.
Kalau tidak cocok, besok tinggal ganti menu.
Kebijakan negara memiliki konsekuensi yang bisa dirasakan bertahun-tahun.
Sebagai warga negara yang biasa saja dan juga banyak salah, saya hanya merasa perlu ikut bersuara.
Tidak peduli didengar atau tidak.
Setidaknya sebuah unek-unek sederhana ini membuat saya puas setelah berhasil mengungkapkannya dalam bentuk tulisan.
Pak Prabowo yang baik,
Apakah MBG yang biayanya hampir triliunan rupiah setiap hari itu sudah ideal dengan prioritas warga negara kita saat ini?
Selama berbulan-bulan berjalan, apakah manfaatnya sudah terasa secara merata?
Ataukah mudaratnya juga setara?
Saya masih ingat apa yang Pak Bowo bilang.
Sengaja saya memanggil Bapak “Bowo” karena nama itu merupakan panggilan akrab keponakan Bapak, Rahayu Saraswati, yang usianya mungkin tidak jauh berbeda dengan saya.
Pernyataan Pakde Bowo disampaikan saat peluncuran motor listrik nasional belum lama ini.
“Nanti rasain sendiri.”
Sebuah kelakar bagi pengguna motor bensin yang tidak mau berpindah ke kendaraan listrik di masa depan.
Kalimat itu mungkin sederhana.
Bahkan lucu.
Tetapi melihat kondisi antrean panjang yang terjadi di beberapa SPBU, saya hanya berharap kelakar itu memang sebatas kelakar.
Jangan sampai rakyat benar-benar diminta “merasakan sendiri” bagaimana rasanya menunggu BBM dalam antrean yang panjang.
Karena kalau antreannya sudah puluhan meter, humor biasanya ikut kehabisan stok.
Pakde Bowo,
Meskipun saran Bapak bagus untuk masa depan, ditambah jaminan subsidi dari pemerintah, apakah Bapak sudah mengukur secara sederhana saja—atau mungkin lewat BPS juga bisa—soal apakah saran tersebut sudah ditanggapi serius oleh masyarakat?
Ataukah daya beli masyarakat kita saat ini sedang lesu karena lapangan pekerjaan sangat terbatas?
Apakah perputaran uang masyarakat justru melambat karena sesuatu?
Pak Bowo yang niatnya baik untuk Indonesia, bukankah jika melihat persoalan yang terjadi masyarakat lebih membutuhkan pancing untuk menangkap ikan, daripada memberikan mereka ikan yang hanya mengenyangkan dalam sehari?
Bukankah lebih penting memberikan pekerjaan seluas-luasnya bagi orang tua siswa/siswi sehingga dampaknya tidak hanya memberi makan satu orang, tetapi satu keluarga?
Karena satu porsi makanan memang bisa mengenyangkan seseorang.
Tetapi satu pekerjaan bisa menghidupi satu keluarga.
Dan kalau pekerjaan tersedia, orang tua bukan hanya menerima ikan.
Mereka juga bisa membeli pancing sendiri.
Saya teringat tentang metafora satir dalam manajemen dan kehidupan yang menggambarkan kebiasaan seseorang atau organisasi dalam mempertahankan strategi, proyek, atau cara kerja yang sudah gagal tetapi terus dipaksakan.
Istilah itu secara umum dikenal sebagai teori kuda mati (dead horse theory).
Saya tidak berharap berbagai megaproyek yang Pakde Bowo canangkan berakhir seperti teori itu.
Jika pun terjadi, masih ada waktu untuk berhenti.
Karena aturan teorinya juga sederhana, Pak:
Jika Anda menyadari sedang menunggangi kuda yang sudah mati, cukup turun dan hentikan.
Tidak perlu dibuatkan rapat untuk mencari tahu mengapa kudanya tidak berlari.
Tidak perlu pula menyalahkan kudanya karena kurang bersemangat.
Dan tentu saja jangan sampai dibuat program baru untuk mengajari kuda mati berlari.
Turun saja.
Selesai.
Pembullyan Akan Terus Terjadi Jika Korban Diam
Pakde Bowo yang baik,
Isu kelangkaan BBM, elpiji, air, dan pemadaman listrik ini sangat sensitif, Pak.
Sejarah membuktikan beragam gejolak besar dapat diawali oleh persoalan kebutuhan dasar yang tidak tertangani dengan baik.
Saat ini banyak masyarakat masih diam karena mereka percaya Pakde peka dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan.
Tetapi kesabaran masyarakat ada batasnya.
Dan saya yakin kesabaran Pakde juga terbatas.
Jadi tidak perlu saling menafsirkan siapa yang saat ini menjadi korban perundungan (bullying).
Semoga ini bukan dark analogy buat Pakde.
Tetapi dalam psikologi dan sosiologi, secara sederhana, perundungan dapat terus terjadi ketika korban diam dan lingkungan membiarkannya.
Diamnya korban bisa dianggap sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja.
Padahal belum tentu.
Dan diamnya korban juga dapat menjadi zona nyaman bagi pelaku.
Dalam konteks pemerintahan, pelaku itu bisa saja siapa saja.
Bisa orang di lapangan.
Bisa birokrasi.
Bisa pejabat.
Bisa lembaga.
Bisa pula mereka yang terlalu nyaman mengatakan bahwa semuanya aman, sementara masyarakat di luar sana sedang merasakan sebaliknya.
Pakde,
Masyarakat kita di Sulsel sejak saya membuat tulisan ini sudah hampir sepekan diterjang empat krisis.
Gejolak besar banyak diawali dari sebuah krisis yang lambat tertangani.
Mayoritas masyarakat itu tidak peduli dengan intrik yang dilakukan para oligarki dan penguasa.
Mereka hanya perlu dapur mengepul, kebutuhan dasar terpenuhi, dan pekerjaan yang terbuka di mana-mana.
Sederhana.
Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sempurna.
Mereka hanya membutuhkan pemerintah yang mau melihat persoalan dari sudut pandang rakyat.
Ketika listrik padam, masyarakat ingin listrik menyala.
Ketika air terganggu, mereka ingin air kembali mengalir.
Ketika gas langka, mereka ingin gas tersedia.
Ketika BBM sulit diperoleh, mereka ingin bisa mengisi kendaraan tanpa harus menghabiskan separuh hari di SPBU.
Kebutuhan dasar yang mulai terganggu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.
Karena masyarakat tidak akan terus diam.
Buktinya, saya sendiri yang mulai ikut bersuara lewat tulisan ini.
Karena saya resah melihat kondisi negara akhir-akhir ini.
Ini hanya percikan kecil, Pakde.
Saya juga merasa perlu mengingatkan diri saya sendiri, masyarakat, dan juga pemerintah.
Bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat tidak bisa didiamkan terlalu lama.
Karena jika saya dan siapa saja yang merasa menjadi korban menganggap situasi yang terjadi bukan masalah besar, atau merasa bahwa ini bukan urusan saya, maka sudah sepantasnya saya juga ikut bertanggung jawab jika pemerintahan Pakde gagal mencari solusi untuk bangsa dan negara.
Sebab negara ini bukan hanya milik pemerintah.
Bukan hanya milik partai politik.
Bukan hanya milik para pengusaha.
Dan bukan hanya milik mereka yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan.
Negara ini juga milik orang yang setiap pagi bangun untuk mencari nafkah.
Milik pedagang kecil.
Milik buruh.
Milik petani.
Milik nelayan.
Milik guru.
Milik orang tua yang setiap hari berpikir bagaimana anaknya bisa sekolah.
Milik masyarakat Sulsel yang hari ini mungkin sedang antre BBM.
Dan milik kita semua.
Karena itu saya masih percaya.
Di umur pemerintahan yang masih relatif singkat ini, Pakde Bowo masih punya waktu untuk berbenah dan memperbaiki keadaan.
Masih ada waktu untuk turun dari kuda yang salah.
Masih ada waktu mengevaluasi kebijakan.
Masih ada waktu mendengar suara rakyat.
Dan masih ada waktu memastikan bahwa ikan yang diberikan kepada rakyat tidak membuat mereka lupa bagaimana caranya memancing.
Saya percaya kritik tidak selalu berarti kebencian.
Kadang kritik adalah bentuk kepedulian yang datang tanpa undangan.
Mungkin bahasanya tidak selalu enak.
Mungkin nadanya kadang terlalu keras.
Tetapi selama tujuannya mengingatkan, barangkali masih layak untuk didengar.
Pakde Bowo,
Rakyat tidak sedang meminta keajaiban.
Mereka hanya ingin kebutuhan dasar mereka aman, pekerjaan tersedia, dan masa depan tidak terasa semakin jauh.
Jangan sampai masyarakat terlalu lama diminta bersabar sampai akhirnya mereka belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan dalam buku pelajaran:
bahwa kesabaran juga punya batas.
Saya masih percaya Pakde punya waktu.
Gunakan waktu itu untuk berbenah.
Sebelum antrean panjang bukan hanya terjadi di SPBU.
Tetapi juga menjadi antrean panjang pertanyaan dari rakyat.
“Kapan keadaan akan benar-benar berubah?”
Salam hormat, Pakde.
Penulis: Syariat Tella
