Ilustrasi
KABAR – SATU, TAKALAR —- Sejumlah aktivis pemuda di Kabupaten Takalar meminta Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Setiawan Aswad, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muh. Hasbi Bantang.
Pasalnya, Sekda Takalar diduga kerap melakukan intimidasi berupa ancaman mutasi terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar jika tidak mengakomodir keinginannya.
“Jika ada Kepala OPD yang tidak mau menuruti keinginannya Pak Sekda, maka mereka diancam akan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), berdasarkan hasil audit Inspektorat. Ini juga yang lucu, semua Kepala OPD disuruh periksa, sementara Sekda sendiri tidak diperiksa,” beber Nasrul, aktivis pemuda Takalar, Selasa (26/9/2023).
“Mungkin publik masih ingat dengan pengunduran diri Pak Dahlan Jalamang dari jabatan Kepala BPKAD Takalar. Nah, kenapa mundur? Itu karena Pak Dahlan ini tidak mau menuruti keinginannya Pak Sekda, yang tidak sesuai dengan aturan. Dulu, waktu pemerintahan SK-HD, Pak Sekda juga yang mengatur mutasi,” ujarnya menambahkan.
Olehnya itu, Nasrul meminta Pj Bupati Takalar untuk segera melakukan evaluasi kinerja Sekda Takalar. Sebab, hal ini tentu akan berimbas terhadap kinerja para OPD yang ada di lingkup Pemkab Takalar. “Kan tidak ada salahnya kinerjanya selama ini juga dievaluasi. Agar Pak Pj Bupati tidak dikatakan tebang pilih, kalau semua kepala OPD diperiksa Inspektorat, Sekda juga harus ikut diperiksa selaku kepalanya Sekretariat Daerah (Setda).
Kalau tidak melanggar, ya Alhamdulillah. Tapi jika ditemukan pelanggarannya, ya dicopot aja,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Takalar, Muh. Hasbi Bantang yang dimintai komentarnya mengenai hal tersebut, tidak berhasil dikonfirmasi. Pesan Whatsapp yang dikirimkan sejak Senin (25/9/2023) hingga Selasa (26/9/2023) hari ini pun tidak dibalas.
Terpisah, Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad yang dimintai tanggapannya, enggan berkomentar terkait banyak pihak yang berharap agar Inspektorat Takalar melakukan pemeriksaan terhadap Sekda, lantaran dituding kerap mengintervensi dan mengancam para kepala OPD untuk dimutasi bila tidak menuruti keinginannya.
din