Oleh: Syariat Tella
— Musda V Demokrat Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Oktober 2026 berpotensi menjadi lebih dari sekadar forum pergantian kepemimpinan. Dinamika yang berkembang menjelang pelaksanaan musyawarah tersebut memperlihatkan bagaimana dukungan elite, kekuatan elektoral, dan kalkulasi politik dapat saling berkelindan dalam menentukan arah sebuah partai.
Nama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atau yang akrab disapa Appi, sejak awal menjadi salah satu figur yang diperhitungkan untuk menakhodai partai berlambang mercy di Sulawesi Selatan. Kapasitasnya sebagai kepala daerah menjadikannya figur yang memiliki daya tarik politik. Apalagi, setelah mundur dari Golkar, Appi dikabarkan menerima tawaran dari sejumlah partai sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Demokrat.
Pertanyaannya, mengapa Appi memilih Demokrat di antara berbagai pilihan yang tersedia?
Dalam politik, perpindahan partai bukan sekadar persoalan mengganti kartu tanda anggota. Bagi seorang kepala daerah, keputusan tersebut dapat membawa serta jaringan, basis elektoral, loyalitas pendukung, hingga pengalaman membangun kekuatan politik. Semua itu menjadi modal yang diperhitungkan dalam sebuah negosiasi.
Di sinilah konsep bargaining power atau daya tawar politik menemukan relevansinya. Seorang tokoh tidak hanya membawa nama dan jabatan, tetapi juga potensi untuk memperkuat partai yang dipilihnya.
Appi tentu memiliki modal politik yang tidak kecil. Sebelum terpilih sebagai Wali Kota Makassar, ia juga terpilih sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2024–2029, sebelum kemudian mundur karena aturan pencalonan kepala daerah. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik yang ikut membentuk daya tawarnya.
Karena itu, bergabungnya Appi dengan Demokrat menarik dibaca bukan semata-mata sebagai perpindahan kader, melainkan sebagai pertemuan kepentingan antara figur politik dan partai yang ingin memperkuat posisinya.
Kompromi Politik dan Peran Elite DPP
Dalam politik, keputusan besar jarang berdiri sendiri. Kapasitas seorang tokoh, kebutuhan organisasi, dan strategi jangka panjang partai kerap bertemu dalam sebuah kompromi.
Elite Demokrat di pusat tampaknya melihat peluang dari kehadiran Appi. Salah satu figur yang secara terbuka terlibat dalam proses tersebut adalah Ketua Dewan Pakar DPP Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng.
Dalam konferensi pers di Makassar pada Sabtu, 3 Oktober 2026, Alfian duduk berdampingan dengan Appi dan secara terbuka menawarkan kolaborasi. Sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang telah lama berada dalam lingkaran elite Demokrat sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, keterlibatan Alfian menjadi bagian penting dari dinamika masuknya Appi ke partai tersebut.
Tentu saja, publik dapat membaca peristiwa itu dari berbagai sudut pandang. Namun, secara politik, kehadiran seorang elite pusat dalam proses perekrutan tokoh daerah menunjukkan bahwa perpindahan kader dapat memiliki arti lebih luas daripada urusan administratif keanggotaan.
Apakah posisi ketua sudah menjadi bagian dari kesepakatan awal? Pertanyaan itu masih berada di wilayah interpretasi politik dan belum dapat dipastikan tanpa pernyataan atau bukti yang terverifikasi.
Meski demikian, wajar jika publik bertanya tentang posisi yang akan diberikan kepada figur dengan pengalaman memimpin partai dan pemerintahan daerah seperti Appi. Sebab, bagi tokoh yang memiliki modal elektoral dan jaringan politik, bergabung dengan partai biasanya juga berkaitan dengan ruang pengabdian, kewenangan organisasi, dan arah karier politik berikutnya.
Dalam konteks ini, istilah simbiosis mutualisme menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Appi berpotensi membawa daya tarik elektoral dan jaringan politik, sementara Demokrat menyediakan kendaraan organisasi untuk mengembangkan agenda politiknya. Seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh kedua pihak akan ditentukan oleh keputusan organisasi dan hasil kerja nyata setelah proses konsolidasi berlangsung.
Karpet Biru DPP untuk Appi?
Musda V Demokrat Sulsel bukan hanya soal siapa yang memiliki dukungan terbanyak di daerah. Ada mekanisme organisasi, persyaratan pencalonan, dan kewenangan DPP yang ikut menentukan proses kepemimpinan.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Ketua Panitia Musda V Demokrat Sulsel, Andi Rio Patra, terdapat 27 pemilik suara yang terdiri atas DPP, 24 DPC kabupaten/kota, dan satu unsur sayap partai. Setiap bakal calon ketua diwajibkan memenuhi persyaratan dukungan minimal 20 persen atau sekurang-kurangnya tujuh pemilik suara sebelum mengembalikan formulir pencalonan.
Dalam periode pengambilan formulir pada 15–21 Oktober 2026, Munafri menjadi figur pertama yang telah mengambil formulir melalui perwakilannya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Hj. Fatma Wahyuddin.
Sementara itu, hingga perkembangan yang menjadi perhatian publik, belum terlihat kandidat lain yang menyatakan langkah serupa. Ketua Demokrat Sulsel petahana, Ni’matullah, yang sebelumnya mengklaim memperoleh dukungan dari mayoritas DPC, juga belum terlihat menyampaikan sikap terbaru terkait pencalonan tersebut.
Sejumlah pemberitaan turut mengangkat dukungan terbuka dari beberapa DPC kepada Appi. Bahkan, muncul klaim bahwa lebih dari sepuluh DPC siap mengantarkannya dalam proses pengembalian formulir. Jika dukungan itu benar-benar terkonfirmasi dan memenuhi ketentuan organisasi, jumlah tersebut tentu menjadi faktor penting dalam membaca peta persaingan.
Namun, dukungan yang disampaikan di ruang publik tetap perlu dibedakan dari dukungan formal yang tercatat dalam mekanisme Musda. Dalam politik organisasi, pernyataan dukungan merupakan sinyal, sedangkan keputusan resmi harus dibuktikan melalui proses yang berlaku.
Di sinilah judul “Karpet Biru DPP untuk Appi” memperoleh makna analitisnya. Istilah tersebut menggambarkan pembacaan terhadap sinyal dan dinamika yang berkembang, bukan kesimpulan bahwa seluruh proses telah dipastikan mengarah pada satu nama.
Sebab, meskipun dukungan DPC memiliki arti penting, partai politik juga mempunyai mekanisme pengambilan keputusan di tingkat pusat. Proses akhir kepemimpinan tidak selalu ditentukan oleh jumlah dukungan yang diumumkan ke publik semata, tetapi juga oleh ketentuan AD/ART, persyaratan pencalonan, dan keputusan organisasi yang berwenang.
Karena itu, kewenangan DPP perlu dipahami berdasarkan aturan resmi Demokrat, bukan semata-mata asumsi bahwa pusat selalu dapat mengesampingkan suara daerah. Mekanisme yang berlaku dan keputusan formal partai tetap menjadi rujukan utama untuk mengetahui bagaimana hasil Musda akan ditetapkan.
Menang Sebelum Bertarung, atau Baru Membaca Arah Angin?
Appi memang telah menunjukkan sejumlah modal politik: statusnya sebagai kepala daerah, pengalaman memimpin organisasi politik, serta perhatian elite dan kader Demokrat terhadap kehadirannya. Namun, modal tersebut tidak otomatis menjadikannya pemenang sebelum Musda berlangsung.
Dukungan politik dapat berubah, persaingan bisa berkembang, dan keputusan organisasi tetap memiliki tahapan yang harus dilalui. Karena itu, ungkapan “menang sebelum bertarung” lebih tepat dibaca sebagai gambaran tentang kuatnya persepsi terhadap posisi Appi menjelang Musda, bukan sebagai hasil akhir yang sudah pasti.
Bagaimana dengan kandidat lain, termasuk Ni’matullah sebagai ketua petahana?
Dalam politik, ruang untuk berkompromi selalu terbuka. Ada kepentingan yang dipertahankan, ada posisi yang dinegosiasikan, dan ada keputusan yang baru terlihat ketika seluruh tahapan berjalan. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang mendapat dukungan paling banyak, melainkan bagaimana setiap pihak membaca perubahan peta politik dan menentukan langkah berikutnya.
Terlambat membaca arah perubahan bisa membuat seorang tokoh kehilangan ruang untuk bernegosiasi. Sebaliknya, terlalu cepat mengambil sikap tanpa memperhitungkan dinamika dapat membuat langkah politik berubah menjadi perjudian.
Kematangan politik justru terlihat dari kemampuan memahami situasi, menimbang konsekuensi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup. Dalam konteks Musda, sikap tersebut berlaku bagi kandidat, pemilik suara, maupun kader yang kelak akan bekerja di bawah kepemimpinan baru.
Pada akhirnya, Musda Demokrat Sulsel bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi ketua. Forum itu juga menjadi ujian bagi kedewasaan organisasi dalam mengelola perbedaan, menghormati mekanisme, dan memastikan pergantian kepemimpinan tidak berhenti pada perebutan jabatan.
Jika Appi kelak terpilih, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah Musda: menyatukan kader, merawat kepercayaan, memperkuat struktur partai hingga kabupaten/kota, dan membuktikan bahwa kehadirannya membawa manfaat bagi organisasi.
Sebab, dalam politik, mendapatkan dukungan adalah satu tahap. Menjaga kepercayaan dan menghasilkan kerja nyata adalah perjuangan yang jauh lebih panjang.
Musda mungkin menjadi panggung bagi perebutan kepemimpinan. Namun, masa depan Demokrat Sulsel pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya mengubah dukungan menjadi kerja, dan kerja menjadi kepercayaan publik.
