— Masa depan politik Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa kini berada di titik paling menentukan. Setelah DPRD Gowa menuntaskan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) melalui rapat paripurna dan seluruh tujuh fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan usulan pemberhentian, bola panas itu kini bergerak ke tahapan hukum berikutnya.
Sesuai mekanisme yang berlaku, proses selanjutnya akan menentukan apakah usulan pemberhentian tersebut memperoleh legitimasi hukum atau justru berhenti di meja lembaga yang berwenang.
Dengan kata lain, nasib politik Husniah kini bukan lagi sekadar menjadi bahan perdebatan di ruang-ruang politik Gowa. Ia telah masuk ke fase yang jauh lebih serius: menunggu bagaimana proses hukum menilai seluruh argumentasi, bukti dan dugaan pelanggaran yang menjadi dasar HMP.
Namun, justru di titik inilah kita perlu berhati-hati.
Apakah Husniah benar-benar akan lengser?
Belum tentu.
Bupati perempuan pertama di Gowa itu kini berdiri pada posisi yang berbeda. Ia bukan seperti telur yang sudah pasti siap dihancurkan oleh tanduk.
Lebih tepat jika kita membayangkan sebuah benda misterius yang dibungkus kain hitam dan diletakkan di hadapan tanduk.
Tidak ada yang tahu pasti apakah isi kain itu telur—yang mudah pecah ketika dihantam—atau justru sesuatu seperti soda api yang dapat merusak tanduk yang mencoba menghancurkannya.
Karena itu, terlalu dini memastikan akhir cerita sebelum lembaga yang berwenang mengambil keputusan.
Pertanyaan yang justru menarik adalah: bagaimana jika yang terjadi ternyata sebaliknya?
Bagaimana jika tiga persoalan yang menjadi dasar proses HMP—mulai dari dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis, dugaan pencabutan beasiswa, hingga dugaan perbuatan tercela—pada akhirnya tidak terbukti sebagaimana yang dipersoalkan dalam proses hukum?
Di situlah peta politik Gowa bisa berubah secara drastis.
Mendeteksi “Pengkhianatan Politik” di Tengah Kolam
Mari berasumsi dari dua sisi.
Jika Husniah diberhentikan, maka posisi Bupati Gowa akan beralih sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, berada dalam posisi penting dalam skenario tersebut. Sementara untuk posisi wakil bupati selanjutnya, mekanismenya akan mengikuti ketentuan perundang-undangan dan proses politik yang berlaku bagi partai pengusung.
Dalam skenario ini, para birokrat dan politikus yang sebelumnya berada di luar barisan kekuasaan Husniah mungkin akan memperoleh ruang baru.
Promosi jabatan, penyegaran birokrasi dan diplomasi politik baru bisa saja berjalan beriringan dengan hadirnya kepemimpinan baru.
Politik pun kembali seperti biasa: mereka yang kemarin berseberangan bisa saja besok duduk dalam satu meja.
Namun, itu baru asumsi pertama.
Ada asumsi kedua yang tidak kalah menarik.
Bagaimana jika Husniah justru tetap bertahan?
Di sinilah metafora “telur atau soda api” menjadi relevan.
Jika proses hukum pada akhirnya tidak mengabulkan usulan pemberhentian, maka secara politik Husniah justru keluar dari sebuah ujian yang sangat berat dengan pengalaman baru: mengetahui siapa yang berada di belakangnya, siapa yang berada di depannya, dan siapa yang memilih berdiri di tengah ketika badai berlangsung.
Para politikus dan birokrat yang sebelumnya berseberangan dengannya seolah sudah dikumpulkan dalam satu kolam politik.
Dan dalam kolam itulah “racun potas” politik—sekadar sebagai metafora—bisa bekerja.
Tinggal dituangkan, lalu semua yang ada di dalam kolam akan memperlihatkan reaksinya.
Tentu, racun potas dalam konteks ini bukan berarti sesuatu yang benar-benar dituangkan ke dalam kolam. Ini hanyalah perumpamaan tentang bagaimana kekuasaan dapat menggunakan kewenangan politik dan birokrasi untuk memetakan kembali siapa kawan dan siapa lawan.
Misalnya melalui mutasi birokrasi, penyegaran jabatan, perubahan konfigurasi kekuasaan atau semakin jelasnya garis politik antara mereka yang dianggap berada dalam lingkaran kekuasaan dan mereka yang berada di luarnya.
Sekali lagi, ini hanya asumsi politik, bukan kesimpulan bahwa hal tersebut pasti akan terjadi.
Tetapi justru asumsi semacam inilah yang menarik untuk dibicarakan karena politik jarang berjalan sesederhana matematika.
Gowa dan Pelajaran bahwa Politik Harus Fleksibel
Satu adagium lama dalam politik mengatakan: tidak ada yang abadi dalam politik selain kepentingan.
Sejarah politik, baik di daerah maupun nasional, berulang kali memperlihatkan bahwa duel politik hari ini bisa berubah menjadi duet di kemudian hari.
Orang yang kemarin berseberangan bisa saja besok duduk berdampingan.
Yang kemarin bertepuk tangan untuk seseorang bisa saja suatu hari menjadi pengkritik paling keras.
Begitu pula sebaliknya.
Komitmen politik memang memiliki sifat yang sangat fleksibel.
Sayangnya, para pendukung sering kali lebih kaku daripada para politikus yang mereka dukung.
Politikus bisa berpindah meja.
Pendukungnya masih sibuk menjaga kursi lama.
Politikus bisa berdamai setelah berkonflik.
Pendukungnya kadang masih bertengkar di media sosial.
Bahkan tidak sedikit perbedaan pilihan politik yang akhirnya menyeret masyarakat ke dalam permusuhan yang sebenarnya tidak pernah menjadi bagian dari kepentingan pribadi para elite yang mereka bela.
Inilah salah satu pelajaran penting dari kisruh politik di Gowa.
Jika menganalogikan istilah seorang teman, berpolitik itu seperti bermain api. Jangan bermain api kalau tidak siap terbakar.
Masalahnya, jabatan politik merupakan salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan. Karena itu, tidak sedikit kalangan birokrasi ikut terseret ke dalam pusaran tersebut, baik secara terbuka maupun diam-diam.
ASN pun seharusnya belajar dari dinamika ini.
Birokrasi dibangun untuk melayani pemerintahan dan masyarakat, bukan untuk menjadi pasukan permanen dalam perang politik yang setiap lima tahun bisa berganti komandan.
Begitu pula masyarakat.
Dukunglah pilihan politik dengan rasional, bukan dengan fanatisme yang membuat kita kehilangan kemampuan untuk membedakan kritik dengan kebencian, dan dukungan dengan kultus.
Kisruh Gowa cukup menjadi pelajaran bagi siapa saja.
Termasuk saya pribadi.
Bahwa dalam politik, komitmen dan dukungan sering kali tidak sesederhana yang terlihat dari panggung.
Bahkan pertemuan sejumlah politikus PPP, NasDem dan Golkar dengan Husniah—di tengah proses HMP yang sebelumnya didukung seluruh fraksi—menunjukkan satu hal penting: konfigurasi politik tidak selalu bisa dibaca hanya dari satu momentum.
Karena itu, jangan heran jika seseorang yang hari ini berdiri di seberang pagar, suatu hari justru ikut duduk di teras rumah.
Politik memang begitu.
Ia bukan matematika sederhana.
Kalau dalam matematika pasti 1 + 1 = 2, maka dalam politik, angka yang sama kadang bisa menghasilkan 3, 4, bahkan kembali menjadi 1—tergantung siapa yang menghitung, kapan dihitung, dan untuk kepentingan apa hitungan itu dibuat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan politikus yang selalu benar menurut kelompoknya.
Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu bekerja, birokrasi yang profesional, serta proses hukum yang berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan.
Sebab ketika semua drama politik selesai, yang tetap tinggal bukan poster, bukan baliho, bukan sorak-sorai pendukung.
Yang tinggal adalah rakyat.
Dan rakyat pula yang akan merasakan akibat dari setiap keputusan yang dibuat atas nama kekuasaan.
Maka, sebelum telur dihantam tanduk dan sebelum “racun potas” dituangkan ke kolam, biarkan hukum menyelesaikan pekerjaannya.
Selebihnya, politik akan terus bergerak.
Karena politik memang fleksibel.
Tetapi kepentingan rakyat seharusnya tidak.
Penulis: Syariat Tella
