foto (ist)
KABAR-SATU, SOPPENG – Kepala Sekolah SDN 257 Akkalingbatue Aras di duga menolak menandatangani berkas seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Agus selaku penjaga sekolah.
Penolakan tersebut didasari alasan selama enam tahun menjabat, kepala sekolah (Aras red) mengklaim tidak pernah melihat Agus hadir bekerja di sekolah.
Keputusan kepala sekolah tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Soppeng Nomor 800/760/BKPSDM tentang Penegakan Disiplin dan Pembayaran Gaji bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan sedang mengikuti proses seleksi tahun anggaran 2024.
“Selama saya kepala sekolah kurang lebih 6 tahun tidak pernah masuk bekerja, selalu dipanggil ke sekolah tidak pernah direspon,” kata Aras beberapa waktu lalu.
Ia juga merujuk pada surat pernyataan tanggung jawab nomor 421.2/172/SDN.275.LA/VIII/200 yang menyatakan bahwa pegawai tersebut “benar aktif bekerja sampai saat ini secara terus menerus.” Dalam surat tersebut juga tercantum jaminan kebenaran data serta kesediaan menyediakan anggaran gaji ketika pegawai diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.
Surat pernyataan itu juga mencantumkan konsekuensi berupa sanksi administratif maupun pidana apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran data pegawai non ASN tersebut.
Sementara itu, Susi, putri kandung Agus, membantah keras tuduhan jika ayahnya tidak pernah hadir bekerja di sekolah. Menurut Susi, ayahnya selalu datang pagi ke sekolah dan menjadi orang terakhir yang pulang saat sekolah tutup.
Susi juga menyebut, sejak kepala sekolah baru menjabat, urusan ayahnya semakin dipersulit. Keluarga Agus telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini, namun belum membuahkan hasil.
“Berkas yang ditandatangani itu bukan cuma pertama kalinya ditolak, tapi sudah berkali-kali. Sampai mamaku pergi ke rumahnya kepala sekolah pun tidak ada hasilnya,” ungkap Susi.
Tim
