Foto (ilustrasi)/
KABAR-SATU, SOPPENG — KPU Soppeng diserukan untuk segera menyusun rencana darurat dengan blue print, guna mengatasi potensi bencana banjir yang mengintai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Kabupaten Soppeng berpotensi menjadi medan pertempuran antara hak suara dan derasnya hujan pada bulan penuh ketidakpastian tersebut.
Dosen Unipol Soppeng, Nurmal Idrus, mengingatkan, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah rawan banjir seperti Lilirilau, Marioriwawo, dan Marioriawa harus menjadi fokus utama.
“Februari adalah saatnya Soppeng dihantam puncak musim hujan, dan tanpa blue print, pelaksanaan pemilu bisa menjadi teater kekacauan,” tegasnya mantan Ketua KPU Makassar ini, Rabu (27/12/2023).
Nurmal mempertanyakan kemampuan KPU Soppeng dalam menghadapi TPS yang tergenang air.
“Bagaimana langkah pemindahan TPS jika misalnya banjir melanda pada 14 Februari? Dan bagaimana memastikan partisipasi pemilih tetap tinggi meski warga dilanda banjir?” ujarnya dengan nada khawatir.
Nurmal juga menyoroti Bawaslu Soppeng, ia mendesak mereka untuk turut serta mendukung upaya mitigasi ini.
“Bawaslu jangan hanya menunggu bencana terjadi dan menyalahkan KPU. Kinerja Bawaslu Soppeng dalam mengawasi pemilu juga patut dipertanyakan,” tandasnya,
Di konfirmasi terpisah Ketua KPU Soppeng Irwan Usman menyebut sosialisasi selalu dilakukan kepada PPK dam PPS serta melakukan koordinasi dengan Pemda, Bawaslu dan Aparat Penegak Jukum
“kami sudah punya peta wilayahnya dan sudah mempersiapkan mitigasinya, termasuk berkoordinasi ke pemda, Bawaslu dan APH,”ujar Irwan melalui pesan singkat WhasApp.
Hen
