foto (dok)
KABAR-SATU,JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit kepatuhan atas proyek Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Sulawesi Selatan, menyusul temuan indikasi penurunan mutu fisik pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Wajo.
Desakan ini disampaikan dalam pernyataan pers usai Sidang Paripurna DPR RI yang mendengarkan Pidato Presiden terkait Rancangan APBN (RAPBN) 2027 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBN 2025.
Menurut Politisi PAN ini, syarat audit tersebut menjadi krusial. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan kenaikan pagu anggaran IJD dari Rp258,17 miliar pada tahun anggaran (TA) 2025 menjadi Rp350 miliar pada RAPBN mendatang.
“Jangan sampai uang APBN puluhan miliar mengucur tapi kualitas jalannya cepat rusak,” tegasnya Wanita yang akrab di sapa AYP ini.
Temuan Lapangan di Wajo
Proyek IJD Sulsel TA 2025 sejatinya telah rampung dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel dan baru saja diresmikan langsung Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2026. Total alokasi anggaran mencapai Rp258,17 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 62,54 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten/kota.
Di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II yang menjadi wilayah pengawasan Andi Yuliani, dua proyek utama tercatat: peningkatan Jalan Soro–Labata di Kabupaten Wajo senilai Rp20,15 miliar sepanjang 5,48 km yang disebut krusial bagi konektivitas sentra pangan, serta pengerjaan jalan Koridor I di Kabupaten Sinjai senilai Rp19,93 miliar.
Namun, laporan swadaya masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal di Wajo per Agustus 2026 mengindikasikan adanya penurunan mutu fisik pada empat ruas jalan, termasuk ruas Soro–Labata, yang diduga tidak memenuhi standar dokumen kontrak teknis. Atas dasar temuan ini, Komisi XI menegaskan tambahan anggaran IJD pada RAPBN 2027 harus didasarkan pada keterbukaan hasil audit mutu, atau prinsip value for money.
Apresiasi Capaian Makro, tapi Waspadai Defisit
Meski menyoroti sejumlah persoalan di lapangan, Komisi XI tetap mengapresiasi capaian kinerja ekonomi makro pemerintah. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 tercatat sebesar 5,11 persen, sedikit di bawah target APBN sebesar 5,2 persen, namun tetap terjaga stabil pada kisaran 5,05–5,15 persen sepanjang Semester I 2026 berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Tingkat kemiskinan nasional juga menunjukkan tren penurunan, dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen per Maret 2026 setara dengan berkurangnya sekitar 430 ribu jiwa penduduk miskin. Inflasi turut terkendali pada kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, sejalan dengan rentang sasaran Bank Indonesia.
Kendati demikian, Andi Yuliani mengingatkan bahwa defisit APBN 2025 melebar hingga 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp695,1 triliun — mendekati ambang batas hukum sebesar 3 persen PDB. Angka ini, menurutnya, menjadi alarm bagi Bappenas dan Kementerian Keuangan agar lebih disiplin dalam penyusunan RAPBN 2027, dengan target penurunan defisit secara bertahap ke kisaran 2,3–2,5 persen PDB guna menahan risiko beban utang ke depan.
“Efisiensi anggaran harus memotong biaya birokrasi seremonial, bukan memangkas belanja modal dasar untuk rakyat,” kata Andi Yuliani, seraya menyoroti masih tingginya ketimpangan kemiskinan antara wilayah perdesaan (10,67 persen) dan perkotaan (6,34 persen). Ia menegaskan bahwa fokus penurunan kemiskinan pada RAPBN 2027 harus diarahkan ke wilayah perdesaan.
“juga mengingatkan agar Pemerintah bisa menekan inflasi dan defisit yang sudah melebar di 2,9 persen menjai 2,6 persen,’tambahnya.
Bappenas Diminta Perketat Filter Inpres
Komisi XI turut menekankan pentingnya disiplin dalam tata kelola program-program prioritas berbasis Inpres. Setiap Inpres baik IJD maupun Inpres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) wajib terintegrasi penuh dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kapasitas fiskal riil, tidak boleh berjalan sektoral tanpa perhitungan matang.
Khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih yang diatur melalui Inpres Nomor 9/2025 dan Nomor 17/2025, Bappenas diminta memastikan kesiapan seperti kejelasan lahan minimal 1.000 meter persegi dan akses rantai pasok, agar gerai maupun gudang yang dibangun tidak mangkrak dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Program MBG dan Komitmen Serapan Lokal 70 Persen
Isu lain yang menjadi perhatian Komisi XI adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN). Andi Yuliani menegaskan bahwa transparansi tata kelola antara Bappenas dan BGN harus dijamin, dan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai puluhan triliun rupiah tidak boleh mengorbankan kualitas gizi maupun porsi makanan bagi anak didik.
Di Sulawesi Selatan, penyerapan dana BGN telah mencapai Rp1,9 triliun, atau sekitar Rp836 miliar per bulan. Komisi XI menagih komitmen BGN agar minimal 70 persen belanja bahan baku sekitar Rp585–590 miliar per bulan dibeli langsung dari petani, peternak, dan nelayan di Dapil Sulsel II, dengan rincian: Kabupaten Bone dan Wajo sebagai pemasok utama beras premium dan telur ayam; Kabupaten Sinjai dan Pangkep sebagai pemasok hasil laut dan ikan segar; serta Kabupaten Maros dan Barru sebagai pemasok daging sapi dan sayur-mayur.
“Program Makan Bergizi Gratis memutar dana sangat besar di Sulsel, mencapai Rp1,9 triliun. Komisi XI mengawal ketat komitmen BGN agar 70 persen anggaran bahan baku sekitar Rp600 miliar per bulan betul-betul dibelikan beras dari petani Bone dan Wajo, ikan dari nelayan Sinjai dan Pangkep, serta daging dari Maros,” ujarnya.
Ia juga meminta agar lokasi gudang KDMP yang dibangun melalui Inpres 17/2025 di pelosok Sulsel II dapat terintegrasi dan berdekatan dengan Satuan Pelayanan Dapur MBG, sehingga gudang tersebut dapat berfungsi sebagai penyedia bahan baku utama, bukan sekadar bangunan yang berdiri tanpa manfaat.
Syarat Mutlak Persetujuan RAPBN 2027
Andi Yuliani menegaskan sikap Komisi XI yang mengedepankan pendekatan konstruktif, santun, dan berbasis data statistik terkini dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ia menggarisbawahi evaluasi kualitas pengerjaan IJD TA 2025 dan kesiapan rantai pasok lokal Program MBG di Dapil Sulsel II akan menjadi syarat mutlak bagi persetujuan anggaran RAPBN 2027 dari Komisi XI DPR RI.
Andi Yuliani Paris juga mengingatkan agar Pemerintah bisa menekan inflasi dan defisit yang sudah melebar di 2,9 persen menjai 2,6 persen
Tim
