Foto (ist)
KABAR-SATU,SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda telah menggelar sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, (25/8/2023), di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng.
Acara tersebut dipimpin Andi Muhammad Hasriadi, Kabag Administrasi Pembangunan Setda, sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan program pembangunan daerah.
Tujuan utama kegiatan ini untuk meningkatkan pengawasan terpadu dan terkoordinasi terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah kabupaten.
Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak, menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Soppeng.
Ia berharap peserta dapat memahami dan menerapkan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan baik.
Narasumber dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Afandi Andi Basri menjelaskan, kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan konstruksi yang dibiayai melalui APBD kabupaten/kota, serta kegiatan konstruksi dengan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha. Pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi juga diuraikan, dengan kewenangan berbeda bagi kualifikasi menengah, kecil, dan perseorangan.
Selain itu, acara ini juga menjadi momen peluncuran Sistem Elektronik Laporan Tepra Soppeng (SIONRANG), yang merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
Bupati Soppeng juga ikut serta dalam penekanan tombol login untuk menandai peluncuran SIONRANG.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, pimpinan OPD, narasumber, Kabag Setda, serta peserta sosialisasi dari berbagai perwakilan OPD di Pemerintah Kabupaten Soppeng.
**
