ilustrasi
KABAR-SATU MAKASSAR — Bunga salah satu pegawai kontrak (Non pns) di salah satu kantor kecamatan yang ada di Makassar keluhkan gaji yang sangat minim. Pasalnya, tak sebanding dengan tanggung jawab yang di bebankan.
Menurutnya, gaji honorer pada tahun lalu sekitar Rp 500 ribu, sedangkan tahun ini sebesar 1 juta.
“dari besaran gaji itu, dipotongan sebanyak 150 ribu untuk hari tua sehingga gaji yang masuk direkening hanya 850 ribu perbulannya,”katanya beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, pertemuan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama BPJS Kesehatan Kota Makassar dan ratusan pegawai kontrak beberapa waktu lalu, di Gedung Eks PKK jalan Angrek, sepertinya membuat pegawai kontrak terbebani.
Dikarenakan kata dia, pihak BKD memotong 5 persen gaji kontrak setiap bulannya, untuk pemabayaran premi tunjangan BPJS Kesehatan.
Gaji kami sisa 850 ribu, belum lagi selalu telat jika di potong BPJS 60.000 ribu jadi berkurang, seharusnya pemerintah harus mempertimbangkan pegawai yang dipotong oleh BPJS Kesehatan, Untuk apa dipotong jika sebagian dari pegawai itu punyak Kartu Indonesia Sehat (KIS) logisnya dimana,” keluhnya dengan nada jenuh.
Hingga berita ini turun belum adan konfirmasi ulang dari BKD pemotongan gaji 5 persen untuk pegawai kontrak diberlalukan mulai kapan. (Hr/Hj)
