Hipermata Desak Kanwil Kemenkumham Sulsel Copot Kepala Lapas Kelas IIB Takalar

by -225 views

KABAR-SATU,MAKASSAR — Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB Hipermata) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel, Senin (28/3/2022).

Mereka mendesak agar Kanwil Kemenkumham Sulsel segera mencopot Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Takalar, Rasbil, lantaran diduga terlibat dalam tindakan pungutan liar (Pungli) terhadap sejumlah warga binaan.

“Pungli diduga dilakukan oleh salah satu warga binaan Lapas Takalar inisial L, yang bergerak menarik setoran Rp250.000 terhadap penghuni Warga Binaan Pemasyarakat (WBP) yang menggunakan Handphone, agar tidak terjaring razia dan penyitaan dari pihak Lapas Takalar,” beber Ketua PB Hipermata, Takhifal Mursalin.

“Hal ini tentu mengindikasikan adanya pemaksaan dan pemerasan terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIB Takalar yang dihuni kurang lebih 600 narapidana laki-laki dan perempuan. Jika dikalkulasi dari seluruh warga binaan, maka nilai Punglinya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tindakan ini dinilai sangat menyimpang baik secara moral maupun hukum,” lanjutnya.

Menurut Takhifal, Lapas merupakan wadah bagi Narapidana untuk dilakukan pembinaan dengan memberikan edukasi yang mendidik, bukan malah dijadikan sebagai ladang bisnis dengan memberikan kebebasan kepada warga binaan menggunakan Handphone. Apalagi, kata dia, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, melarang penggunaan Handphone oleh warg binaan di dalam Lapas.

“Jika Kanwil Kemenkumham Sulsel tidak mampu mencopot Kepala Lapas II B Takalar, maka kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tandasnya.

Jenderal Lapangan aksi, Agung Prajaya menambahkan, bahwa Kemenkunham Wilayah Sulsel seakan memberikan sinyal ketidakjelasan terkait persoalan yang terjadi di Lapas Kelas II B Takalar. Seakan Kemenkumham wilayah Sulsel, sambung dia, lepas tangan terhadap persoalan tersebut dan enggan untuk mengambil sikap yang tegas.

“Dalam UUD 1945 pasal 28 A-28 J menjabarkan secara gamblang tentang hak dasar manusia yang tidak bisa dikurangi seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk mendapatkan kesamaan dihadapan hukum. Hal ini justru menjadi suatu analisis yang jelas untuk kita semua bahwa di Lapas Kelas II B Takalar telah menghilangkan hak dasar para warga binaan yakni kesamaan dihadapan hukum. Sebab, ada proses diskriminasi terhadap para warga binaan dan tentunya berindikasi pada keluarga,” tegasnya.

“Bukan hanya persoalan Pungli ini, tetapi telah banyak paceklik yang terjadi di Lapas Kelas II B Takalar selama ini, salah satunya adalah peredaran Narkoba. Kami menganggap seluruh elemen tidak serius dalam menuntaskan kasus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Kelas IIB Takalar, Rasbil yang dikonfirmasi menampik dugaan tersebut. “Itu tidak benar, pak. Mungkin bisa tahu siapa korveinya, biar nanti KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) yang menindaklanjuti,” kilahnya via pesan Whatsapp, belum lama ini.

“Mohon kerjasamanya agar tidak lagi ada pelanggaran penggunaan HP maupun pungutan liar di Lapas Takalar,” lanjutnya.(rif)