Ilustrasi
KABAR-SATJ,TAKALAR — skandal bisnis pupuk mencuat setelah terungkap bahwa oknum pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, inisial Yh, diduga terlibat.
Berdasarkan pengakuan sumber terpercaya, Yh bekerjasama dengan salah seorang stafnya, inisial S, yang berperan sebagai peluncur untuk menawarkan produk pupuk cair bermerek Ponzka kepada para kepala desa di Takalar.
“Jika Kades tidak membeli produk pupuk yang ditawarkannya, maka laporan keuangannya Kades akan dijadikan temuan oleh staf berinisial S. Ini kan jelas-jelas sudah melanggar aturan, karena memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi,” bebernya, Kamis (3/8/2023).
“Bukan hanya Kades di Mangarabombang, tapi hampir semua Kades di Takalar. Olehnya itu, kami meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mengusut hal itu. Karena dikhawatirkan, uang yang digunakan oleh Kades untuk membeli pupuk itu bersumber dari Dan Desa,” tambahnya.
Menurutnya, Dalam praktiknya, jika kepala desa tidak membeli produk pupuk yang ditawarkan, staf S mengancam akan menggunakan laporan keuangan kepala desa sebagai temuan untuk melaporkannya ke inspektorat.
Hal ini menciptakan tekanan bagi kepala desa, karena uang yang digunakan untuk membeli pupuk diduga bersumber dari Dana Desa.
Beberapa kepala desa di Kabupaten Takalar telah membenarkan dugaan tersebut dan menyatakan bahwa mereka ditawarkan pupuk Ponzka dengan ancaman serupa.
Namun, oknum staf S membantah tudingan tersebut. Ia mengaku, tidak pernah melakukan pengancaman akan menjadikan laporan keuangan para Kades sebagai temuan bila tidak membeli pupuk.
Sementara Yh oknum pejabat eselon ll Takalar ketika di konfirmasi juga menepisnya dengan menyangkal bahwa ia terlibat dalam penjualan pupuk.
“Siapa bilang, saya bukan penjual pupuk. Dan tidak pernah jual beli pupuk,” kilahnya melalui pesan Whatsapp.
Bahkan, Yh meminta agar kepala desa yang memberikan informasi terkait dugaan tersebut untuk menemuinya.
“Suruh temui ka, saya tidak pernah dan tidak kenal pupuk itu. Kecuali, kalau jual beli telur ikan terbang. Salah alamat ki,” ketusnya.
Skandal ini telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan menuntut Aparat Penegak Hukum untuk menyelidiki dan mengusut kasus ini secara menyeluruh.
Semoga tindakan tegas diambil untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat Takalar.
Din
