Ilustrasi
KABAR-SATU,TAKALAR — Penjabat (Pj) Bupati Takalar, Setiawan Aswad diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja salah satu pejabat eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar.
Pasalnya, oknum pejabat tersebut diduga pernah terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan (Suket) tidak pernah menjatuhkan hukuman displin terhadap salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga salah satu pejabat eselon II dilingkup Pemkab Takalar.
“Kasus dugaan pemalsuan Suket ini pernah dilaporkan ke Polres oleh salah satu LSM lokal di Takalar pada Februari 2023 lalu. Yang dilaporkan itu dua pejabat eselon II yang dilantik di masa pemerintahan Syamsari Kitta sebagai Bupati Takalar, yaitu Kepala Inspektorat, Yahe dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syahriar,” ungkap salah satu aktivis pemuda di Kabupaten Takalar, Hamzah, Selasa (8/8/2023).
“Keduanya dilaporkan atas dugaan penggunaan dokumen palsu, karena disinyalir melakukan persekongkolan jahat dalam memanipulasi proses asesmen (seleksi jabatan) eselon II di lingkup Pemkab Takalar tahun 2021 lalu,” lanjutnya.
Dimana, kata Hamzah, terdapat
oknum pejabat yang ikut seleksi saat itu, tetapi cacat administrasi lantaran pernah dijatuhi sanksi disiplin ASN. Namun, Yahe selaku Kepala Inspektorat Takalar, membuat pernyataan bahwa pejabat tersebut tidak pernah dijatuhi sanksi.
“Olehnya itu, kami meminta Pj Bupati Takalar untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Inspektorat Takalar, kalau perlu dicopot saja. Karena tindakannya itu termasuk perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi status hukum dalam dunia birokrasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Takalar, Yahe yang dikonfirmasi terkait dugaan pemalsuan Suket tersebut, enggan berkomentar. Bahkan, pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp pun hanya dibaca, namun tidak dibalas.
(din)
