Foto dok
KABAR-SATU,SOPPENG — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Rabu (10/3/2022)
Kadis DP3APPKB Andi Husniati mengatakan,Pengarusutamaan gender merupakan isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dak KB tapi oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah.
Dalam pengharustamaan gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki – laki, perempuan, anak dan penyandang distabilitas.
Serta lanjutnya, kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya kedalam perencanaan program pembangunan.
” Jadikan pengarustamaan gender sebagai kepentingan daerah dengan memenuhi 7 prasyarat awal pelaksanaan Pengarustamaan Gender,”katanya.
Sementara, Sucita sapta margani selaki pemateri mengakui, rangka mendorong keberhasilan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berjalan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 kurang 15 Tahun sebagai payung hukum.
Hanaya saja menurutnya, dalam hal pelaksanaan maupun hasilnya belumlah maksimal. Pasalnya, ada kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan.
“Salah satu faktor belum berhasilnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disebabkan keterbatasan pengertian dan pemahaman para pemangku kepentingan, OPD dan masyarakat tentang konsep gender dan aplikasinya,”tutupnya. (**)
