Ilustrasi
KABAR-SATU,TAKALAR — Pernyataan Konsultan Hukum Pemda Takalar, Baso DN yang akan melayangkan Somasi hingga pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan Oknum Pejabat Eselon II Takalar “Doyan” Check-in di Hotel ternyata hanya gertak sambal belaka.
Pasalnya, hingga saat ini surat Somasi mengenai pemberitaan Oknum Pejabat Eselon II Takalar “Doyan” Check-in di Hotel tersebut, tidak pernah diterima oleh pihak redaksi media kabar-satu.com.
Terbaru, berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi media kabar-satu.com dilapangan menemukan adanya kejanggalan terkait hasil pertemuan dan rapat bersama yang dilakukan sejumlah pejabat eselon II Takalar, pada 25 Mei 2023 lalu, untuk menyikapi pemberitaan media online kabar-satu.com dengan judul Oknum Pejabat Eselon II Takalar dikabarkan “Doyan” Check-in di Hotel.
Dari beberapa pejabat eselon II yang berhasil dimintai keterangan mengaku, bahwa mereka menghadiri pertemuan dan rapat atas permintaan Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muh. Hasbi Bantang.
“Waktu itu, kami (Pejabat Eselon II) disuruh datang untuk ikut rapat. Pak Sekda sediri yang pimpin rapatnya,” ungkap salah seorang pejabat eselon II Takalar yang mintai dirahasiakan identitasnya, Selasa, 20 Juni 2023).
Ia juga menduga, jika pertemuan dan rapat itu digelar lantaran Sekda merasa keberatan dengan pemberitaan Oknum Pejabat Eselon II Takalar Dikabarkan “Doyan” Check-in di Hotel yang dimuat oleh kabar-satu.com.
“Saya menduga, mungkin pak Sekda merasa keberatan dengan berita itu. Makanya, dia adakan rapat yang mengatasnamakan semua pejabat eselon II. Ini hanya dugaan saya,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Konsultan Hukum Pemda Takalar, Baso DN dalam press releasenya yang dimuat beberapa media online, menyatakan, bahwa sejumlah pejabat eselon II Takalar melakukan pertemuan dan rapat bersama menyikapi pemberitaan media online Kabar Satu dengan judul Oknum Pejabat Eselon II Takalar dikabarkan ‘Doyan’ Check-in di Hotel.
“Semua pejabat eselon II di Takalar sangat merasa terganggu, karena media online hanya memberitakan dan menyebut oknum tanpa menyebut identitasnya. Seharusnya langsung saja sebut identitas eselon II yang dimaksudkan agar semua jelas dan tidak saling menuding yang akan menimbulkan fitnah,” tegasnya dalam release tersebut.
Menurutnya, apa yang dimuat dan diberitakan media online Kabar Satu telah menimbulkan kegaduhan di kalangan pejabat eselon II Pemda Takalar, karena didalam berita tersebut narasumbernya tidak disebutkan dan hanya dirahasiakan, sehingga menimbulkan asumsi dan persepsi serta mengarah pada opini belaka. Jika memang berita itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Atas dasar itulah, seluruh pejabat eselon II Takalar merasa keberatan dan menyatakan sikap tidak menerima pemberitaan media online Kabar Satu serta menyerahkan persoalan tersebut kepada Konsultan Hukum Pemda Takalar untuk mengambil langkah langkah, baik menyampaikan somasi, hak jawab hingga pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan tersebut yang sangat tendensius.
“Kami akan melayangkan somasi ke media online hingga pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan media online Kabar Satu.com, agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan profesinya selaku jurnalis, serta akan menempuh upaya hukum kepada pihak pihak yang telah menyebarkan fitnah dan berita hoax dengan penerapan Undang Undang ITE,” tegas Baso DN, Kamis (25/5/2023) lalu.
(tim)
