KANBAR-SATU,SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan capaian WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Soppeng, yang bersama Kota Makassar menjadi dua daerah pertama di Sulsel yang menerima opini tersebut untuk LKPD 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, dalam acara di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Senin (25/5/2026).
Winner menjelaskan, opini BPK didasarkan pada empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan pada peraturan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.
Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas disiplin dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Ia menegaskan opini WTP menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
Wakil Ketua I DPRD Soppeng, H. Nasfiding, turut mengapresiasi kerja sama dengan BPK. Namun ia mengingatkan, WTP bukan berarti pengelolaan keuangan telah sempurna—masih ada catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemda, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan.
Bupati didampingi Pj. Sekda, Kepala BPKPD, Inspektur, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Soppeng dalam kegiatan tersebut.
**
