Foto (ist)
KABAR-SATU,SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong perubahan pola kerja birokrasi dari administrasi berbasis kertas menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Transformasi ini diperkuat hingga tingkat kecamatan melalui pemanfaatan Email Dinas, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan SRIKANDI.
Digitalisasi administrasi pemerintahan tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi diarahkan menjadi bagian dari perubahan budaya kerja aparatur.
Langkah tersebut diharapkan membuat proses administrasi lebih cepat, efisien, tertib, aman, terintegrasi, dan mudah ditelusuri.
Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI yang digelar secara bertahap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng. Terbaru, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo, Rabu (9/9/2026), dengan peserta dari unsur kecamatan dan perangkat pelayanan terkait.
Sebelumnya, sosialisasi telah dilaksanakan di Kecamatan Marioriawa pada 1 September, Ganra pada 2 September dengan peserta gabungan Ganra dan Donri-Donri, Lilirilau pada 3 September, serta Liliriaja pada 8 September dengan peserta gabungan Liliriaja dan Citta. Kecamatan Lalabata dijadwalkan menjadi lokasi berikutnya pada 10 September 2026, dengan peserta gabungan Lalabata dan sejumlah SKPD.
Ketiga instrumen digital tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung. Email Dinas digunakan untuk komunikasi resmi antarinstansi, SRIKANDI untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik, sedangkan TTE digunakan untuk pengesahan dokumen secara digital.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Soppeng, Ali Imran Mallawi, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem digital. Menurutnya, digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, tetapi harus diikuti perubahan pola kerja agar teknologi benar-benar meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Penerapan sistem digital tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap administrasi manual, mulai dari pencetakan, penandatanganan, pengiriman hingga penyimpanan dokumen secara fisik. Perubahan pola kerja ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui administrasi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, tertib, dan terintegrasi.
**
