int
KABAR-SATU, SOPPENG – Penjaga sekolah di SDN 257 Akkalibatue, Lajoa, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng menghadapi kendala dalam pengurusan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Kepala Sekolah di duga menolak menandatangani dokumen yang diperlukan.
Agus, penjaga sekolah yang telah mengabdi selama kurang lebih 15 tahun di duga mengalami penolakan penandatanganan berkas PPPK oleh kepala sekolah dengan alasan jarang terlihat di sekolah. Kondisi ini menuai protes dari putrinya, Susi, yang menyayangkan sikap kepala sekolah.
Susi menilai sikap kepala sekolah tidak adil kepada ayahnya. Menurut Susi, ayahnya telah menjalankan tugas dengan baik sebagai penjaga sekolah, mulai dari membuka dan menutup sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, hingga menangani berbagai masalah yang memerlukan penanganan di sekolah.
“Sampai dengan ayah mendaftar PPPK masih dengan sepengetahuan sekolah ataupun kepala sekolah. Setelah itu tiba saatnya ayahku mengurus berkas dan kepala sekolah tidak mau tanda tangani suratnya, dengan dalih ayahku jarang dia lihat di sekolah,” keluh Susi.Rabu (17/9/2025).
Susi mempertanyakan alasan kepala sekolah yang menyebut ayahnya jarang terlihat. Padahal menurutnya, ayahnya selalu datang pagi ke sekolah dan menjadi orang terakhir yang pulang saat sekolah tutup. Ia juga menyebutkan sejak kepala sekolah baru menjabat, urusan ayahnya semakin dipersulit.
Keluarga Agus telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Susi mengungkapkan penolakan penandatanganan berkas bukan hanya terjadi sekali, melainkan sudah berkali-kali. Bahkan, ibunya telah mendatangi rumah kepala sekolah untuk meminta penyelesaian, namun tidak membuahkan hasil.
“Berkas yang ditandatangani itu bukan cuma pertama kalinya ditolak, tapi sudah berkali-kali. Sampai mamaku pergi ke rumahnya kepala sekolah pun tidak ada hasilnya,” ungkap Susi.
Dalam menjalankan tugasnya, Agus kadang dibantu oleh istri dan anaknya, terutama saat kerja bakti membersihkan sekolah menjelang akreditasi.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sekolah SDN 257 Akkalingbatue Aras memberikan klarifikasi yang berbeda. Menurutnya, selama menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 6 tahun, Agus tidak pernah hadir di sekolah.
“Selama saya kepala sekolah kurang lebih 6 tahun tidak pernah masuk bekerja, selalu dipanggil ke sekolah tidak pernah digubris itu,” tuturnya.
Aras juga merujuk pada Surat Edaran Bupati Soppeng Nomor 800/760/BKPSDM tentang Penegakan Disiplin dan Pembayaran Gaji bagi Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan sedang mengikuti proses seleksi tahun anggaran 2024.
Menurutnya, berdasarkan surat edaran tersebut, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi pegawai Non ASN antara lain :
Pertama, Pegawai Non ASN wajib mengisi daftar hadir manual setiap hari kerja. Kedua, jika tidak hadir tanpa keterangan selama 3 hari kerja, maka gaji bulan berjalan tidak akan dibayarkan.
‘ itu edaran bupati pak tiga hari saja tidak hadir bisa pemecatan.’ungkapnya.
“Dalam surat pernyataan tanggung jawab dengan nomor ; 421.2/172/SDN.275.LA/VIII/200 yang harus saya tanda tangani di tuliskan agus Benar aktif bekerja sampai saat ini secara terus menerus dan Saya menjamin kebenaran data serta bersedia menyediakan anggaran gaji atas pegawai non ASN tersebut ketika diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya keadaan pegawai non ASN tersebut ternyata tidak benar, maka Saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana,’pungkasnya.
Tim
