Kepala BP3MI Sulawesi Selatan, Dharma Saputra (foto ono)
KABAR-SATU, SOPPENG – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi perlindungan pekerja migran di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada stakeholder dan masyarakat mengenai peluang kerja di luar negeri serta pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Kepala BP3MI Sulawesi Selatan, Dharma Saputra, menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai peluang kerja yang dapat diraih untuk bekerja di luar negeri.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan hak-hak mereka sebagai calon pekerja migran, sehingga sosialisasi seperti ini sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.
Dharma Saputra menegaskan, peningkatan kapasitas dan kompetensi calon pekerja migran memerlukan intervensi dari pemerintah di semua tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola PMI harus diurus dari hulu ke hilir oleh pemerintah.
“Makanya kami undang kepala desa agar sama-sama memahami pentingnya peran pemerintah kabupaten kota sampai desa yang memang ada tertuang di dalam UU 18 tahun 2017 bahwa tata kelola PMI itu harus diurus dari hulu ke hilir oleh pemerintah,” jelasnya saat memeberikan sambutan.
Ia berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Kabupaten Soppeng. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan migrasi yang aman dan bermartabat bagi seluruh pekerja migran.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain, Wakil bupati soppeng Selle Ks Dalle, anggota Komisi 1 dan 3 DPRD Soppeng Kusman Aras bersama Rusdiaman Tahir, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Catatan Sipil, dan Dinas Sosial.
Turut hadir pula kepala desa, pemerhati pmi, p3mi, serta perwakilan dari universitas, akademi keperawatan, sma, dan smk.
Hen/Adr
