Foto (ist)
KABAR-SATU,BULUKUMBA — Pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dan Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Gedung Pinisi, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, dan dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris.
Dalam sambutannya Edy Manaf mengatur, pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Andi Yuliani Paris atas kontribusinya dalam memperjuangkan berbagai program pusat untuk masyarakat Bulukumba.
“Beliau sudah empat periode di Senayan dan konsisten membawa program pusat ke daerah. Bahkan, sudah banyak bantuan digelontorkan ke Bulukumba sejak sebelum saya menjabat,” ujar Edy Manaf
Edy Manaf menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola dana desa, terlebih setelah BPKP secara langsung melakukan pengambilan sampel pengelolaan keuangan di sejumlah desa.
“Dengan workshop ini, semoga tata kelola dana desa makin transparan dan tepat sasaran,” ucapnya penuh harap.
Lebih lanjut, Wabup Edy Manaf juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program strategis nasional, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi pedesaan.
Ia menuturkan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan kemajuan desa secara menyeluruh.
“Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemajuan desa, dan desa wajib bersinergi dengan daerah untuk menjalankan program nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Andi Yuliani Paris dalam pemaparannya menyampaikan, dana desa merupakan instrumen penting untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di tingkat lokal.
Politisi PAN ini menuturkan, fungsi penganggaran DPR RI tidak sekadar soal angka, tetapi juga arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Dana desa adalah instrumen strategis. Kita minta agar penggunaannya lebih optimal, akuntabel, dan melibatkan partisipasi warga secara aktif,” tegas Yuliani Paris.
Ia menyebut, desa tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat, tetapi harus berperan sebagai pelaku utama pembangunan berbasis potensi lokal.
Ia menambahkan, selama menjabat sebai wakil rakyat telah menyalurkan berbagai program nasional ke Kabupaten Bulukumba, seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), KWH listrik gratis, pompa air pertanian, mesin kapal nelayan, hingga bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
Workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, termasuk dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun kegiatan dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Muh Ali Saleng. Para peserta terdiri dari ratusan kepala desa, camat, serta perwakilan OPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Daerah.
**
