Kajari Soppeng Salahuddin.SH.,MH saat menerima ketua tim Kejaksaan Agung RI Yeni Andriani.SH.,MH (foto dok)
KABAR+SATU,SOPPENG — Tim penilai dari Kejaksaan Agung, yang dipimpin oleh Yeni Andriani, melakukan pemeriksaan kesiapan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Soppeng untuk menuku Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Dalam kunjungan tersebut Yeni menemukan masih ada beberapa yang harus di benahi.
Kepala Kejaksaan (Kajari) Soppeng Salahuddin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan secara internal masih ada beberapa poin yang perlu diperbaiki, seperti tempat penerimaan difabel tunanetra yang memerlukan sistem tulisan Braille dan rute khusus.
“Informasi dalam bentuk Braille akan membantu para tunanetra untuk membaca informasi,” ujar Salahuddin saat berbincang santai di salah satu warkop, Rabu (15/5/2024).
Menurut mantan Kasi Penkum Kejati Sulsel, masukan dan saran akan diperbaiki dalam rangka mencapai WBK yang akan dinilai langsung oleh Kementerian.
Menurutnya, beberapa masukan termasuk zona integritas terkait perubahan yang harus diimplementasikan dengan baik, seperti manajemen, publik tras, manajemen SDM, pengawasan perubahan, dan aksesibilitas kinerja.
” area ini harus mendukung program reformasi birokrasi terutama terkait reformasi tematik yang di cetus Kementerian PANRB,” jelas mantan Kajari Takalar ini.
“Intinya, WBK dan WBBM bertujuan membentuk pola pikir yang bebas dari korupsi serta pelaku yang melayani tugas dengan integritas,” ujarnya menambahkan.
untuk diketahui, dari 23 kejaksaan di Sulsel, hanya 12 yang berpartisipasi dimana 10 satker WBK dan 2 satker Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Hen
