Ilustrasi
KABAR-SATU, SOPPENG — Ketua PWI Soppeng fas rachmat kami mengharapkan KPU memprogramkan dan mengalokasikan anggaran, untuk Uji Swab bagi seluruh penyelenggara Pilkada. Pertimbanganya, untuk mengantisipasi dan menjaga agar penyelenggara terhindar dari Covid 19.
Dikatakanya, kalau nanti ada penyelenggara baik ditingkat bawah hingga ke komisioner, yang terinveksi Covid menjelang Pilkada dilaksanakan, otomatis sesuai dengan Protokol Kesehatan harus menjalani karantina selama 14 hari.
“kalau begitu kejadiannya siapa yang akan bertugas untuk menyelenggarakan Pilkada”katanya,Jum,at (19/6/202) di kantor PWI Soppeng.
Menyikapi tersebut ketua KPU Muhammad Hasbi melaui pesan singkat whatsApp sempat menuliskan tanggapan terkait hal tersebut. Hanya saja, berselang beberapa menit pesan tersebut di hapus.
Dikutip dari Mediatanews ketua KPU muhammad Hasbi mengatakan, ada dua hak warga negara yang menjadi perhatian KPU Soppeng dalam melaksanakan pilkada 2020 ditengah pandemik covid-19 diantaranya hak kedaulatan rakyat dan hak keselamatan rakyat.
Hasbi mengakui, Sejak awal dirinya sangat responsif dengan pelaksanaan lanjutan pilkada ditengah pandemi Covid 19 dengan menerapkan Protokol Kesehatan termasuk pemeriksaan Rapid dan Swab Tes
Haya saja menurutnya, regulasinya yang menjadi standar pedoman penyediaan perlengkapan Protokol Kesehatan pencegahan Covid 19, pada pilkada thn 2020 hanya 10 jenis kebutuhan dan swab tes tak disebutkan.
Bahkan lebih lanjut Hasbi menuturkan, simulasi restrukturisasi anggaran yang pernah ia lakukan, jika memasukkan anggaran Swab Tes kepada penyelenggara (KPU, PPK,PPS, PPDP, KPPS dan Relawan Demokrasi) sebanyak 5.759 orang dengan biaya swab tes Rp.905.000/perorang dinilainya jumlah yang tak sedikit.
Lebih jauh Hasbi menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya akan dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Covid dan pihak pihak yang terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam pelaksanaan pilkada ditengah Pandemik Covid-19. (**)
