Metro

Tidak Ada Jam Besuk di Rs Latemmamala Soppeng, Dewan Ini Angkat Bicara

87
×

Tidak Ada Jam Besuk di Rs Latemmamala Soppeng, Dewan Ini Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

ilustrasi

KABAR-SATU,SOPPENG — Tidak adanya jam besuk yang di berlakukan di Rs Latemmamala mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng.

Ketua Komisi llll DPRD Soppeng Mohammad Candra muhtar meminta pihak Rumah Sakit merespon cepat apa yang menjadi keluhan keluarga pasien..Dikarenakan merupakan bagian dari memberikan pelayanan terbaik.

“sesegera mungkin melakukan rapat serta kajian terkait jam besuk. Jika memungkinkan agar di laksanakan degan asas keadilan dan Jika tidak di mungkinkan, kewajiban pihak rumah sakit untuk memberi penjelasan agar tidak di salah artikan oleh pasien dan keluarganya,”jelasnya saat di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp,Minggu (29/1/2023).

Terkait dengan lambatnya dilakukan rapat untuk menentukan jam besuk Dewan yang masih sendiri ini enggan menanggapi lebih jauh. Dikarenakan menurut sepengetahuannya tidak mengatur tentang perlakuan di rumah sakit, karena ada hal yang tidak bisa di intervensi terkait perlakuan pada pasien yang murni medis.

Politisi Demokrat ini berharap Agar Dewas  yang ada di Rumah sakit pelat merah itu untuk melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan di rumah sakit.

“kami harap agar Dewas lebih merespon cepat keluhan keluhan yang terjadi di lingkup rumah sakit,”Pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada (30/12/2022) lalu.

Pemberhentian tersebut lewat beberapa pertimbangan berdasarkan angka yang ada.

Pemutusan PPKM menurut Jokowi seperti di kutip dari KONTAN.CO.ID, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

“positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3%, kemudian bed occupancy rate 4,79%, serta angka kematian 2,39%.”

Angka tersebut, kata Jokowi, berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan PPKM.

“Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” katanya. (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page